SUNGAIPENUH– Masyarakat Kota Sungaipenuh yang semula terdata sebagai penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), tampaknya bersiap elus dada. Karena jika ingin berobat yang semula bisa gratis, namun saat ini terpaksa harus membayar.
Pasalnya, pada tahun 2022 ini, sebanyak 25 ribu warga yang terdaftar menjadi peserta JKN-KIS, terpaksa dinonaktifkan atau tidak bisa lagi mendapat layanan berobat gratis melalui JKN-KIS.
Adanya pengurangan jumlah peserta tersebut, lantaran Pemerintah Kota Sungaipenuh, dibawah kepemimpinan Ahmadi-Antos, tidak siap mengcover semua peserta JKN-KIS sebelum ini yang jumlahnya mencapai 35 ribu jiwa.
Kepastian adanya pengurangan jumlah peserta JKN-KIS, diakui langsung oleh Kepala Cabang BPJS Kota Sungai Penuh, Yosi. Menurutnya, penurunan jumlah peserta terjadi mulai awal tahun 2022.
“Ya, jumlah yang dinonaktifkan sebanyak 25.203 jiwa,” kata Kepala BPJS Kota Sungai Penuh, Yosi, dikonfirmasi wartawan, Senin (3/1), melalui pesan singkat.
Dikatakannya, pada tahun 2021 kemarin, terdapat 37.763 jiwa yang terdaftar salam program JKN-KIS untuk Kota Sungaipenuh. Namun karena ada pengurangan 25.203 peserta, namun terhitung Januari 2022 jumlah peserta tersisa menjadi 12.560 peserta.
“Peserta yang dinonaktifkan tersebut, merupakan peserta yang ditanggung oleh Pemerintah Kota Sungaipenuh. Karena daerah saat ini hanya mampu menanggung 12.560 jiwa,” ungkapnya.
Dikatakannya, untuk peserta yang tersisa sebanyak 12.560 jiwa tersebut, merupakan peserta yang terdaftar dalam DTKS dan usia lanjut 60 tahun ke atas.
“Yang diprioritaskan termasuk dalam data DTKS dan usia 60 tahun ke atas,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Sungaipenuh, Azwarman, dikonfirmasi membenarkan adanya pengurangan tersebut. Menurut dia, pengurangan tersebut dilakukan, setelah dileksi data yang ada selama ini.
“Kita melihat masyarakat mana yang bisa dijamin pemerintah daerah. Itu datanya dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan jika masih ada yang tercecer, bisa didaftarkan kembali,” ungkapnya.
Ditanya bagaimana penentuan untuk data 12 ribu yang tersisa ? menurut dia, data tersebut merujuk data dari Dinas Sosial. Setelah diverifikasi, ternyata 12 ribu warga yang dapat ditanggung pemerintah, dan itu merupakan warga yang memang layak menerima bantuan JKN-KIS.
“Sebanyak itu dulu yang dapat ditanggung oleh pemerintah daerah, sesuai dengan anggaran, dan kita sudah MoU dengan BPJS. Namun, tetap ada peluang bertambah, jika memang masyarakat yang layak menerima tidak terdaftar,” ungkapnya.
Discussion about this post