Sesal Edminudin ke Balai TNKS, 30 Dewan Kerinci Disorot Publik ?

KERINCI- Peristiwa pembalakan hutan TNKS di Gunung Kerinci terus mendapat sorotan. Bola panas tak henti-hentinya diarahkan kepada Balai TNKS.

Banyak pihak menyayangkan ketidakseriusan Balai TNKS dalam mengurus hutan di Kerinci, menjadi penyebab utama terjadinya aktivitas Ilegal Loging di hutan Gunung Kerinci.

Di Hutan Gunung Kerinci saja sudah ribuan hektar lahan yang dijarah. Tak terkecuali aktivitas Ilegal Loging kayu hutan pun ikut dilalap oleh oknum-oknum yang tak bertanggungjawab.

Kondisi ini tentunya memancing empati dari berbagai kalangan. Kecaman dan kritikan tak henti-hentinya disuarakan oleh penggiat lingkungan demi menyelamatkan alam Kerinci.

Efek domino ini pun berimbas terhadap 30 anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Sebab selaku wakil rakyat, mereka dinilai tidak tanggap dalam menyikapi persoalan besar ini.

“DPRD itu harus buka suara, jentelman donk. Mereka jangan separo hati menanggapi persoalan perambahan hutan. Ini demi menyelamatkan kelestarian alam Kerinci.” Kata Kusnadi aktivis Reaksi Kerinci.

Menurut Kusnadi, 30 orang anggota DPRD Kerinci jika benar-benar serius menanggapi persoalan perambahan hutan, mereka bisa memanggil pihak Balai TNKS.

“Mereka kalau benar-benar serius menanggapi persoalan ini, kan bisa panggil tu pihak TNKS. 30 orang dewan itu kalau kompak dan tegas Balai TNKS bisa kelabakan tu dibuatnya, kenapa tidak kan ?.” Katanya dengan tanda tanya.

Edminudin sendiri selaku Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, saat dihubungi TEROPONGJAMBI.ID, Sabtu (20/03) mengungkapkan kekecewaannya kepada Balai TNKS.

“Kami sangat prihatin sekali terhadap hal tersebut, kami menyangkan kepada dinas terkait seperti TNKS, Kehutanan tidak melakukan fungsinya.” Ungkap Edminudin.

Edminudin lantas berbicara soal solusi, katanya pemerintah pusat harus memberi Kompensansi.

“Solosi satu Pemerentah Pusat baik melalui dana hibah atau dana yang lain untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan TNKS.”jelasnya.

“Mari kita berpikir jernih mencari solusi agar hutan yang berada di sekitar kaki Gunung Kerinci tetap terjaga dan masyarakat tidak lagi merambah hutan semoga kelestarian alam bisa terjaga.”sambungnya.

Ia meminta pemerintah memberikan bantuan. “Untuk memberikan bantuan-bantuan bibit seperti bibit kayu manis, kentang dan lain sebagainya.” Pinta Edminudin.

Dirinya beralasan pertambahan jumlah penduduk tidak sebanding dengan lahan yang tersedia.

“Karena pertambahan jumlah penduduk tidak sebanding dengan lahan yang ada. saya menghimbau kepada Pemerentah Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk memberikan bantuan  kepada masyarakat petani melalui dinas terkait.”jelasnya.

“Kita tidak menyalah kan siapa-siapa, kita tidak menutup perekonomian masyarakat, agar Pemerentah Pusat Provinsi dan Kabupaten bersenergi untuk mengatasi masyarakat untuk tidak merambah hutan dan kita tegas kepada pihak pemerintah TNKS dan Kehutanan betul-betul bekerja menurut topoksinya. Jangan semboyan saja bahwa TNKS adalah paru-paru dunia justru paru-paru masyarakat kabupaten yang berada di kawasan TNKS tidak diperhatikan.”bebernya.

Sementara Direktur Lembaga Cakrawala, Ruslan mengaku geram terhadap ke 30 anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Menurutnya, para wakil rayat tersebut tidak jeli dalam memaknai persoalan alam, terlebih soal dugaan aktivitas Ilegal Loging di hutan Kerinci.

“Mereka harus memahami lebih dalam efek dari perambahan hutan. Rawan terjadinya bencana dan mengancam punahnya satwa itu adalah persoalan besar. Jangan hanya berbicara retorika, pahami dulu sebab akibatnya. Harusnya mereka sudah memanggil pihak Balai TNKS.”kata Ruslan.

(rhr)